MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM

UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh:

Jalaluddin

PENDAHULUAN

Dalam melakukan reformasi pendidikan nasional adalah terkait dengan perubahan arah politik indonesia dari pemerintah yang sentralistik kepada desentralistik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, perubahan dalam bidang pendidikan merupakan hal yang tak bisa ditawarkan lagi.

Sistem yang sentralistik selama ini telah menghalangi peluang berkembangnya profesionalisme di bidang pendidikan baik faktor pembiayaan pemdidikan yang masih rendah, sumber daya yang kurang memadai, manajemen yang kurang efektif, maupun faktor ekternal yaitu bidang politik, ekonomi, hukum dan iptek yang turut memberikan kontribusi rendahnya mutu pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah secara konsepsional akan membawa perubahan terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam peningkatan mutu, efesiensi manajemen keungan, pemerataan kesempatan dan pencapaian tujuan politik (demokrasi) suatu bangsa lewat perubahan kebijakan desentralisasi diberbagai aspek baik politik, edukatif, administrativ, maupun anggaran pembiayaan pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah selain akan meningkatkan kualitas belajar mengajar dan efisiensi operasional pendidikan, juga tujuan politik terutama demokrasi di sekolah tersebut (Mulyasa, 2004:17)

·           Makalah disampaikan pada seminar Regional Implementasi MBS yang dilaksanakan oleh Universitas Serambi Mekah Aceh

**.  Dosen FKIP Universitas Serambi Mekkah

Sejak dicanangkan penerapan MBS, yang dimulai pada tahun 2001, sekolah-sekolah di Kabupaten, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mencoba menerapkannya dalam pengelolaan sekolah, hal ini dapat dilihat perubahan pengurus BP-3 sekolah menjadi pegurus komite sekolah. Keadaan ini sangat mengembirakan karena mulai penerapan MBS diharapkan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, yang muaranya pada upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di jajaran sekolah yang berstatus negeri, memang memerlukan sosialisasi, dari kantor cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran di tingkat kecamatan melalui berbagai upaya seperti:

1. Memberikan penjelasan bahwa telah terjadi perubahan paradigma manajemen pendidikan dari yang bersifat birokratis hirarkis menuju demokratis.
2. Menjelaskan keuntungan yang diperoleh dengan di terapkan Manajemen Berbasis Sekolah.
3. Menjelaskan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah adalah salah satu wujud demokratisasi pendidikan di persekolahan.
4. Dengan diterapkan Manajemen Berbasis Sekolah, maka kepala sekolah memiliki wewenang yang besar dalam manentukan berbagai kebijakan sekolah.
5. Mendorong kepemimpinan kepala sekolah untuk secara terus menerus mempersiapkan diri menerima dan melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai penguna jasa lembaga pendidikan.
6. Menyadarkan pengelola atau penyelengara sekolah bahwa masyarakat  berhak memiliki akses kesekolah.

PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan suatu proses dan sebagai suatu lembaga yang menawarkan program pembelajaran sebagai suatu proses, pendidikan merupakan usaha memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap potensi setiap individu anak yang sedang mengalami perkembangan untuk mencapai kedewasaan yang optimal. Dalam lingkup sekolah, proses yang di maksud dapat beruapa pengambilan keputusan mengelola institusi sekolah, rencana-rencana sekolah, motifasi personil sekolah baik edukatif seperti tenaga administrasi dan lain-lain, kerjasama menyelesaikan tugas-tugas institusi, belajar mengajar di kelas maupun di laboratorium, perpustakaan, maupun belajar di luar sekolah baik instra kurikuler maupun ektra kurikuler, pembinaan upaya perbaikan proses belajar mengajar atau supervisi, monitoring, maupaun evaluasi belajar mengajar.

Manajemen Berbasis Sekolah tidak terlapas dari kinerja pendidikan berdasarkan sistem secara sentralistik yang di terapkan sebelumnya. Secara sentralistik, berbagai inovasi yang di terapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang di fokuskan pada pengajaran dan sistem evaluasi yang kesemua itu kurang mendapatkan hasil yang maksimal.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui pelatihan dan peningkatan kopetensi guru, pengadaan buku dan alat bantu pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Dengan permasalahan tersebut, Depdiknas (2001:1) menetapakan bahwa: berdasarkan pengamatan dan analisis sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu:

1.    Selama ini dalam meningkatkan mutu pendidikan terlalu di pusatkan pada input pendidikan dan kurang perhatian terhadap proses pendidikan, Padahal proses pendidikan sangat menentukan ouput pendidikan.

2.    Penyelenggara pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada kebijakan birokrasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi sekolah.

3.    Peran serta masyarakat dalam penyelenggara pendidikan sangat minim. Selama ini dukungan masyarakat berupa penyediaan dana, bukan pada proses pendidikan.

                                                   

Siahaan, (2006:31) menyatakan bahwa “dalam model sekolah yang menerapakan pendekatan MPBS dalam pengelolaannya, guru dan staf lainya dapat menjadi lebih efektif karena adanya partisifasi mereka dalam membuat keputusan”. Dengan demikian, rasa kepemilikan terhadap sekolah menjadi lebih tinggi dan pengunaan sumber daya pendidikan lebih optimal sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

Supriadi, (2001:160) menyatakan: Manajemen Berbasis Sekolah berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi serta manajemen bertumpu ditingkat sekolah. Model ini dimaksud untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat dan pihak lain semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi sebagai perwujudan desentralisasi pendidikan dan otonomi persekolahan adalah kebijakan pendidikan yang harus dilakukan secara konsekwen.

Untuk lebih jelasnya ke 7 fungsi tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut:

1.      Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran

Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilayan kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paleng penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikukulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Disamping itu, sekolah juga bertugas dan berwewenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat, Mulyasa, 2012:40).

2.      Manajemen Tenaga Kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan mencakup (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilayan pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan  tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas, Mulyasa (2012:42).

3.      Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pesertadidik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manjemen kesiswaan bukan ahanya berbentuk pencacatan data peserta didik, melaikan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan disekolah, Mulyasa (2012:46).

4.      Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber antara lain: 1) pemerintah, baik pemerintah pusat daerah maupun kedua duanya, yang bersifat umum dan khusus untuk diperuntukan bagia kepentingan pendidikan; 2) orang tua atau pesertadidik; 3) masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Mulyasa, (2012:48).

5.      Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun bagi murid untuk berada disekolah. Di samping itu juga diharapakan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murud-murid sebagai pelajar. Mulyasa, (2012:50).

6.      Manajemen  Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya meruapakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efesien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. (Mulyasa: 2012:50).

7.      Manajemen layanan khusus

Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan di organisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapain tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senanatiasa berada dalam keadaan baik.

            Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah konsep ini diperkenalkan oleh teori effective scool yang lebih menfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979). Beberapa indikator  yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain: 1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertip, 2) Sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, 3) Sekolah memiliki kepeminpinan yang kuat, 4) Adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainya termasuk siswa untuk berprestasi, 5) Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan iptek, 6) Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administrative, dan pemanfaatan hasil untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, dan 7) Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.

            Ada empat hal yang terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total yaitu; 1) perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus menerus mengumandankan peningkatan mutu, 2) kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, 3) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan, 4) sekolah harus menhasilkan siswa yang memilki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap arif bijaksana, karakter dan memilki kematangan emosional.

DAFTAR PUSTAKA

Depertemen Pendidikan Nasional, (2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 1 Jakarta. Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional, (2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 2. Jakarta. Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional, (2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 3. Jakarta. Depdiknas.

Depag RI, (2001). Perencanaan Pendidikan Menuju Madrasah Mandiri, Jakarta: Balitbang.

Mulyasa, (2002). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: CV. Remaja Rosdakarta.

Mulyasa, E, (2003), Manajemen Berbasis Sekolah, Rosda Karya, Bandung.

Mulyasa. E, (2004). Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.

Siagian, Sondang P. (1995). Manajemen Stratejik. Jakarta. Bina Aksara.

Siahaan. Dkk, (2006). Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Quantum Teaching. Ciputat.

Suryadi, Ace, (1998). Manajemen Pendidikan Nasional dalam Kerangka Kemandirian Bangsa. Idepdikbud. Jakarta.

Supriadi, dkk, (2001), Reformasi Pendidikan Dalam Kontek Otonomi Daerah, Adcita Karya Nusa,Yokyakarta.

Sujanto, Bedjo (2007). Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Sagung Seto, Jakarta.

Tilaar, H.A.R, (1992). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta, Rineka Cipta.

Posted in: Artikel,Makalah